Komite Sekolah

KOMITE SEKOLAH DIBUBARKAN?

Oleh BAMBANG RUWANTO

            Pada diskusi terbatas kerja sama antara Kompas DIY dan Laboratorium Dakwah (Labda) Yayasan Shalahuddin, Rabu (22/7), di Yogyakarta, para peserta menyoroti tentang peran komite sekolah yang kadang hanya menjadi alat sekolah untuk meminta sumbangan dari orang tua murid (Kompas, 25/7). Diberitakan pula bahwa ada gagasan supaya komite sekolah dihapus saja, diganti dengan akuntan independen. Layangan pesan singkat (SMS) warga dengan nomor 0852929307xx yang dimuat di Kompas (1/8) juga setuju apabila dibentuk komite tidak tetap dari TK-SMA, sebab banyak komite sekolah yang hanya sekadar tukang cap. Benarkah komite sekolah hanya sekadar alat sekolah sekaligus tukang cap?

            Dasar hukum pembentukan komite sekolah adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Dalam Keputusan Menteri itu disebutkan tujuan dan peran komite sekolah. Salah satu tujuan dibentuknya komite sekolah adalah untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Sedangkan peran komite sekolah antara lain, sebagai lembaga pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; sebagai lembaga pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; dan sebagai lembaga pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Jadi, komite sekolah sebenarnya memiliki peran yang sangat strategis dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan tertentu. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, komite sekolah dapat memberi masukan, saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah berkaitan dengan program sekolah, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria tenaga kependidikan (misalnya, pengangkatan guru tidak tetap untuk membina kegiatan ekstrakurikuler), kriteria buku pelajaran yang digunakan, dan sebagainya.

            Mencermati peran komite sekolah yang telah disebutkan di atas, komite sekolah sebenarnya memiliki tugas yang sangat mulia. Sebagai lembaga pemberi pertimbangan, komite sekolah dapat berdiskusi dengan pihak sekolah mengenai program sekolah yang akan dilaksanakan. Sebagai lembaga pendukung, komite sekolah dapat memberikan bantuan pemikiran dalam hal pengelolaan keuangan, misalnya pengelolaan dana BOS. Sebagai lembaga kontrol, komite sekolah hendaknya dapat  menjamin bahwa sekolah memiliki transparansi dalam segala bidang.

            Adanya usulan bahwa komite sekolah dibubarkan menunjukkan bahwa komite sekolah yang ada selama ini belum berfungsi dengan baik. Melihat perannya yang sangat strategis dalam dunia pendidikan, komite sekolah perlu lebih diberdayakan. Sebelum seseorang menyanggupkan diri sebagai anggota komite sekolah, ia harus menyadari peran dan fungsinya. Menjadi komite sekolah harus berani bekerja sebagai relawan. Bekerja tanpa mengharapkan upah, bukan sebaliknya.  Gagasan supaya komite sekolah dihapus saja dan diganti dengan akuntan independen, sebenarnya muncul karena komite sekolah belum bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya. Jadi, yang perlu dilakukan adalah menyadarkan komite sekolah akan peran dan fungsinya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan tertentu. Apabila komite sekolah berfungsi dengan baik, anggapan bahwa komite sekolah hanya sebagai alat sekolah sekaligus tukang cap akan hilang dengan sendirinya.

Pengalaman Sekolah Swasta

            Seperti diuraikan oleh Ki Supriyoko (Kompas, 28/7), saat pemerintah menjalankan kebijakan sekolah gratis, yang hanya berlaku di sekolah negeri, pemerintah telah “membunuh” sekolah swasta. Masyarakat akan menyerbu sekolah negeri, dengan meninggalkan sekolah swasta. Hal ini sangat dirasakan oleh sebuah sekolah dasar (SD) swasta, sebut saja namanya SD Swasta, di Kabupaten Kulon Progo. Di SD Swasta itu kebetulan penulis menjadi salah satu anggota komite sekolah. Sungguh sangat berat tantangan sekolah swasta menghadapi kebijakan sekolah gratis. Ketika pemerintah belum mengeluarkan kebijakan sekolah gratis, SD Swasta ini merupakan salah satu sekolah swasta yang menjadi pilihan masyarakat. Akan tetapi, mulai tahun ajaran 2009/2010 SD Swasta ini sangat merasakan akibat kebijakan sekolah gratis. Satu kompleks dengan SD Swasta ini terdapat pula taman kanak-kanak. Kedua jenjang pendidikan ini dikelola oleh yayasan yang memiliki semangat preferential option for the poor. Sebelum kebijakan sekolah gratis, hampir sebagian besar lulusan taman kanak-kanak secara otomatis melanjutkan ke sekolah dasar yang berada dalam satu kompleks. Akan tetapi, lulusan taman kanak-kanak itu sekarang banyak yang mendaftar ke sekolah negeri. Ki Supriyoko benar bahwa tidak semua warga masyarakat berorientasi pada mutu (quality orientation), tetapi pada ekonomi (economical orientation). Akibatnya, ketika sebuah sekolah tidak lagi gratis, tidak semua warga mampu bertahan di sekolah itu. Akhirnya, banyak sekolah swasta yang tutup akibat kekurangan murid.

            Untuk mempertahankan keberadaan SD Swasta di atas, menjelang penerimaan peserta didik baru komite sekolah beserta para guru sepakat mengadakan sosialisasi (tepatnya, promosi) ke kampung-kampung atau komunitas-komunitas tertentu untuk menjelaskan kepada warga bahwa proses pendidikan memerlukan peran serta masyarakat, khususnya dalam hal pembiayaan. Singkatnya, dengan kerja keras para anggota komite sekolah, SD Swasta masih tetap menjadi pilihan masyarakat, meskipun tidak gratis. Setelah memperoleh siswa baru, tantangan komite sekolah belum berakhir. Komite sekolah bersama-sama dengan sekolah masih memikirkan cara mencari donatur untuk dapat meringankan beban SPP.  Sebab sesuai dengan semangat preferential option for the poor, sekolah akan meminta orang tua membayar SPP sesuai kemampuan.

            Uraian di atas hanya sebuah kasus di sekolah dasar swasta tertentu. Akan tetapi, persoalan yang dihadapi sekolah swasta, khususnya sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan yang kemampuan finansialnya pas-pasan, tentu tidak jauh berbeda. Anggota komite sekolah di sekolah swasta tidak dapat hanya sekadar menjadi alat sekolah sekaligus tukang cap. Justru sebaliknya, komite sekolah di sekolah swasta harus benar-benar berani berjuang untuk kemajuan sekolah. Menjelang tahun ajaran baru,  komite sekolah di sekolah swasta harus ikut memikirkan supaya sekolahnya tidak gulung tikar karena kekurangan murid. Komite sekolah masih diperlukan, setidaknya di sekolah swasta.

BAMBANG RUWANTO,

Anggota Komite Sekolah

sebuah sekolah swasta  

di Kabupaten Kulon Progo